Pengurus IBI Kota Pekalongan melakukan audiensi ke Fraksi PKS DPRD Kota Pekalongan

 
Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, Pengurus Cabang IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kota Pekalongan melakukan audiensi ke Fraksi PKS DPRD Kota Pekalongan.

Rombongan yang berjumlah 8 orang tersebut dipimpin oleh ketuanya, Hj. Zahidah, S.Tr. Keb. diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Rois Rahma Fathoni, Lc. dengan didampingi oleh sekretaris fraksi, Mungzilin, S.HI. dan H. Nasrullah, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, yang membidangi masalah Kesehatan. Juga hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto. 

Dalam audiensi tersebut, Zahidah menyampaikan keresahan dari para bidan Non-ASN anggota IBI Kota Pekalongan yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Hal ini dikarenakan para bidan tersebut selama ini telah bertugas sebagai bidan pada unit-unit kerja di BULD Dinkes Kota Pekalongan dan namanya tidak tercantum dalam database BKN (Badan Kepegawaian Negara), yang menjadi persyaratan dalam seleksi penerimaan PPPK Nakes tersebut.

Dalam tanggapannya, ketua Fraksi PKS, Rois Rahma Fathoni menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan audiensi Pengurus Cabang IBI Kota Pekalongan serta kepercayaannya menyampaikan permasalahan dan aspirasinya kepada Fraksi PKS. Aspirasi yg disampaikan akan didalami lagi agar bisa dipelajari masalahnya dan dicarikan solusinya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, yang menyempatkan hadir pada kegiatan audiensi tersebut menyampaikan, bahwa masalah rekruetmen Nakes bidan pada PPPK 2024 merupakan ranahnya BKPSDM sesuai dengan ketentuan dari MenPAN RB RI.

Pendataan bidan BULD ada dikotomi ketentuan, bahwa mereka tidak bisa dimasukkan dalam database tenaga Non-ASN pada BKN. Tapi nama-nama mereka sudah masuk dalam datanya BKPSDM.

Meskipun demikian Dinkes Kota Pekalongan berkomitmen tidak akan ada penghapusan bidan BULD di Kota Pekalongan, mengingat keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan, apalagi bidan yang ASN maupun PPPK di Kota Pekalongan masih terbatas. Bahkan beliau minta dukungan kepada anggota dewan agar bisa diusulkan ke KemenPAN RB agar dilakukan penambahan formasi Penerimaan Nakes bidan, baik untuk ASN maupun PPPK, khususnya di Pekalongan. Beliau juga menyampaikan, para bidan yang tidak bisa ikut seleksi penerimaan PPPK tahun 2024 ini bisa ikut seleksi Gelombang II pada bulan November 2024 nanti.

Di kata akhir audiensi, Rois Rahma Fathoni yang merupakan anggota dewan baru PKS dari dapil Pekalongan Selatan tersebut menyampaikan terima kasihnya atas informasi dan masukan-masukan yang telah disampaikan, khususnya dengan kehadiran dan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

“Dengan penjelasan yang disampaikan pak Slamet Budiyanto, maka keresahan yang disampaikan oleh para bidan sudah bisa mendapatkan titik terangnya, bahwa masalah database itu ranahnya BKPSDM, tetapi para bidan masih bisa mendaftar PPPK pada gelombang II nanti.”

Selain itu posisi para bidan yang bertugas di unit-unit kerja di BULD Dinkes Kota Pekalongan, seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit insya Allah aman, karena Dinkes berkomitmen akan tetap mempertahankan posisi mereka. Sehingga dengan audiensi ini maka keresahan yang dirasakan oleh para bidan tidak akan menimbulkan gejolak.

“Insya Allah Fraksi PKS akan memfollow up hasil pertemuan ini dengan membawanya ke komisi terkait di DPRD Kota Pekalongan dan ke BKPSDM, serta akan mengusulkan agar pada rektuetmen CPNS dan PPPK  pada tahun 2025 nanti, kuota untuk formasi bidan di Kota Pekalongan bisa diperbanyak lagi. Aamiin.”

Pekalongan, 20 Oktober 2024

By Sutopo Ph.

TA-FPKS DPRD Kota Pekalongan