Kota - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pekalongan menggelar Flashmob sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan naiknya harga BBM, sabtu (10/9). PKS menuntut kepada pemerintah agar mencabut kebijakan tersebut, karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.  Flashmob ini merupakan bagian dari aksi serentak yang dilakukan oleh PKS di seluruh Indonesia. Sebagai satu-satunya partai oposisi, PKS konsisten membela kepentingan rakyat dengan meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.  PKS secara tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena akan berdampak pula pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang lain sedangkan pendapatan tetap. Ditambah dengan kondisi ekonomi rakyat yang baru pulih setelah pandemi kemarin, maka kebijakan ini dinilai justru makin menyengsarakan rakyat. Kegiatan yang dilakukan di Monumen Juang Kota Pekalongan ini diikuti oleh para anggota dan simpatisan PKS. Hadir pula ketua fraksi PKS DPRD Kota, Mungzhilin, yang juga turut menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia berharap pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan ini, dan mencari solusi terbaik bagi negara Indonesia, tanpa mengesampingkan kepentingan rakyat. Hal serupa disampaikan Rois Rahma Fathoni, selaku Ketua DPD PKS Kota Pekalongan. Dalam orasinya disampaikan bahwa menaikkan harga BBM bukanlah solusi yang tepat karena rakyat akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kami tegaskan bahwa kebijakan yang menyusahkan rakyat harus dicabut, negara semestinya berpihak pada rakyat. Bukan sebaliknya!” tegasnya. Usai orasi dari para pengurus DPD, terdapat pula pembacaan puisi berjudul ‘Malu (Aku) jadi Orang Indonesia’ karya Taufik Ismail, sebagai wujud keresahan hati pada kondisi bangsa saat ini. Flashmob yang dimulai pada pukul 13.15 WIB ini berjalan aman dan lancar, usai acara pada pukul 14.30 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib dan memastikan tidak meninggalkan sampah apapun di kawasan Monumen. (Humas PKS)